Pemerintah Resmi Batalkan Rencana Sekolah Online Di Tengah Krisis Global

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa proses pembelajaran siswa harus tetap berjalan secara offline atau luring (luar jaringan) meskipun dunia tengah menghadapi krisis global.

Menurut Pratikno, kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama. Ia menekankan bahwa sektor pendidikan harus tetap optimal dan tidak boleh mengalami learning loss.

Menko PMK menyampaikan arahan ini dalam rapat internal bersama kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan di lingkungan Kemenko PMK pada Senin (23/3/2026). Ia juga menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), bahwa situasi krisis global harus dimanfaatkan sebagai momentum percepatan transformasi nasional.

Baca juga: Gangguan Kecemasan Anak Meningkat, Peneliti Ungkap Penyebabnya: Dari Individualisme hingga Turunnya Religiusitas

Pembelajaran Daring Belum Menjadi Urgensi

Pratikno mengungkapkan bahwa pemerintah sempat membahas kemungkinan penerapan sistem hybrid, yakni kombinasi pembelajaran daring dan luring. Namun, hasil pembahasan lintas kementerian menyimpulkan bahwa pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama," kata Pratikno seperti dilansir oleh Kemenko PMK, dikutip Rabu (25/3/2026).

Fokus Percepatan Transformasi Nasional

Selain sektor pendidikan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada percepatan transformasi di berbagai bidang, khususnya dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pratikno menginstruksikan sejumlah langkah strategis sebagai berikut:

• Percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
• Peningkatan kinerja birokrasi
• Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
• Efisiensi di berbagai sektor pemerintahan
• Pemangkasan perjalanan dinas nonesensial
• Optimalisasi rapat dan pertemuan secara daring
• Penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur

Baca juga: 10 Negara Dengan IQ Tertinggi Di Dunia 2026, Iran 5 Besar dan Ada 2 Negara Tetangga Indonesia

Ia menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pembangunan yang lebih adil dan merata.

"Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien," ujarnya.