Anggaran Pendidikan Terus Naik, Mengapa Prestasi Siswa Belum Tentu Ikut Meningkat?

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang memperoleh porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai amanat anggaran, sektor pendidikan mendapatkan alokasi sebesar 20% dari APBN dengan nominal yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2026, anggaran pendidikan tercatat mencapai Rp470,46 triliun, ditambah transfer ke daerah sebesar Rp264,62 triliun. Besarnya alokasi tersebut menunjukkan tingginya perhatian terhadap sektor pendidikan. Namun, peningkatan anggaran ternyata tidak selalu berjalan searah dengan peningkatan kualitas maupun prestasi akademik siswa.

Hal tersebut terungkap dalam studi berjudul “Apakah Belanja Pendidikan dan Kualitas Guru dapat Meningkatkan Kualitas Pendidikan?” yang dilakukan Narulita Ratih Wulansari dari Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan bersama Khoirunurrofik dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Madrasah, Menag Usulkan Anggaran Tambahan Tahun 2026

Anggaran Pendidikan Tak Otomatis Dongkrak Prestasi Siswa

Studi tersebut mengolah sejumlah data, termasuk nilai Ujian Nasional periode 2015–2019, kualitas guru, belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan, serta sembilan variabel kontrol dari berbagai kementerian dan lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan rata-rata lama bersekolah mengalami peningkatan. Namun, kenaikan anggaran dan output pendidikan belum selalu diikuti oleh peningkatan outcome atau hasil pendidikan.

Di sejumlah provinsi, peningkatan anggaran pendidikan justru terjadi bersamaan dengan penurunan nilai Ujian Nasional. Sebaliknya, terdapat daerah di Jawa dan Bali yang mengalami penurunan anggaran pendidikan, tetapi mencatat kenaikan nilai UN siswa.

Peneliti menemukan bahwa pengaruh anggaran terhadap capaian akademik juga berbeda antarwilayah. Belanja pendidikan tercatat berpengaruh terhadap capaian akademik siswa di luar Jawa dan Bali, tetapi tidak menunjukkan pengaruh serupa di wilayah Jawa dan Bali.

Pengelolaan Anggaran Jadi Faktor Penting

Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran bukan satu-satunya penentu kualitas pendidikan. Efektivitas penggunaan dana juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kualitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan.

Ketika aparatur pemerintah tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam merancang dan menjalankan kebijakan pendidikan, besarnya anggaran belum tentu menghasilkan dampak yang optimal. Risiko penyalahgunaan dan korupsi anggaran juga dapat menghambat peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Sebaliknya, kualitas pendidikan berpeluang meningkat ketika pemerintah mampu mengarahkan anggaran pada investasi yang tepat, menyediakan layanan pendidikan secara efisien, memiliki komitmen politik yang kuat, serta memastikan tata kelola yang bersih.

Bukan Sekadar Soal Besarnya Anggaran

Temuan studi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan anggaran. Cara anggaran dialokasikan, kualitas tata kelola, kapasitas pemerintah daerah, serta ketepatan kebijakan turut menentukan seberapa besar dampaknya terhadap siswa.

Dengan demikian, evaluasi anggaran pendidikan perlu bergerak melampaui besarnya nominal yang dibelanjakan. Fokus juga perlu diarahkan pada efektivitas penggunaan dana dan sejauh mana setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mampu menghasilkan perbaikan kualitas pendidikan.

Baca Juga: Anggaran Pendidikan 2026 Dipangkas Rp 4,56 Triliun, Demi Dukung Program Presiden